"Damai bukan karena tidak ada perang, melainkan karena ada keadilan". #HarrisonFord

Kamis, 31 Desember 2015

Leather Flap Backpack

Leather Flap Backpack: Leather Flap Backpack from Monday 2 Weekend. Available in five different colors: brown, red, grey and purple. Size length x width x height: 30 cm x 17 cm x 40 cm.




Find this cool stuff here: http://zocko.it/LKLVi

Selasa, 05 Mei 2015

MAHKUM FIH dan MAHKUM ALAIH Makalah ini dibuat untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah Fiqh-Ushul-Fiqh

BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
Usul Fiqh  adalah suatu ilmu yang mengungkap tentang berbagai metode yang dipergunakan oleh para mujtahid dalam menggali dan menapak suatu hukum syari’at dari sumbernya yang telah dinashkan dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Atas dasar nash syar’i para ulama mujtahid mengambil ‘illat (ketetapan) yang menjadi dasar penetapan “Hukum” dalam mencapai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama adanya syari’at ini. Ushul Fiqh sebagai suatu ilmu dapat dipandang terdiri atas sekumpulan metodologi atau kaidah yang menjelaskan bagaimana para ulama mujtahid mengambil hukum dari dalil-dalil yang tertulis dalam al-Qur’an dan al-Sunnah
B.     Rumusan Masalah
1.      Apa yang dimaksud dengan mahkum fih?
2.      Apa saja syarat-syaratnya?
3.      Apa yang dimaksud dengan mahkum alaih?
4.      Apa saja syarat-syaratnya?
5.      Apa saja hal-hal yang menghalangi taklif  ( beban hukum)
C.    Tujuan
Untuk bahan materi mahasiswa yang membahas tentang pengertian mahkum fih dan mahkum alaih serta syarat-syaratnya, dan hal-hal yang menghalangi taklif.













BAB II
PEMBAHASAN

A.  Pengertian Mahkum Fih
Menurut ulama Ushul Fiqh, yang dimaksud dengan  mahkum fih adalah objek hukum, yaitu perbuatan seorang mukallaf yang terkait dengan perintah syar’i ( Allah dan Rasul-Nya), baik yang bersifat tuntutan mengerjakan; tuntutan meninggalkan, memilih suatu pekerjaan dan yang bersifat syarat, sebab, halangan, azimah, rukhsah, sah serta batal. [1] Objek hukum adalah “ perbuatan “ itu sendiri.[2] Para ulama pun sepakat, bahwa seluruh perintah syar’i itu ada objeknya, yakni perbuatan mukallaf. Dan terhadap perbuatan mukallaf tersebut ditetapkan suatu hukum. Misalnya:
-        Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 43 yang artinya : “ Dirikanlah shalat..”
Ayat ini berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf , yakni tuntutan untuk mengerjakan shalat atau berkaitan dengan kewajiban mendirikan shalat.
-        Firman Allah SWT dalam QS. Al-Anam ayat 151, yang artinya: “ Janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah melainkan dengan sesuatu sebab yang benar,,”
Ayat ini  terkandung suatu larangan yang terkait dengan perbuatan orang mukallaf , yaitu larangan melakukan pembunuhan tanpa hak, maka membunuh tanpa hak itu hukumnya haram. Dengan beberapa contoh ayat di atas, diketahui bahwa objek hukum itu adalah perbuatan mukallaf
B.   Syarat-syarat Mahkum Fih/ Bih
Para ahli Ushul Fiqh menetapakan beberapa syarat  sahnya suatu perbuatan sebagai objek hukum:
1.    Mukallaf mengetahui perbuatan yang dilakukan, sehingga tujuannya dapat ditangkap dengan jelas dan dapat dilaksanakan. Seorang mukallaf tidak terkena tuntutan untuk melaksanakan shalat misalnya , sebelum dia tahu persis, rukun, syarat dan cara-cara shalat tersebut.
 Nash Al-qur’an itu belum menjelaskan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan tata cara pelaksanaannya. Bagaimanakah orang yang belum mengetahui rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan tata cara pelaksanaannya ditaklif untuk mengerjakan sholat? Itulah sebabnya Rasulullah menjelaskan kemujmalan nash Al-qur’an itu dengan sabdanya. “Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku menunaikan shalat”
Demikian pula haji dan puasa, serta zakat dan segala perbuatan yang berkaitan dengan firman Allah yang mujmal, dimana maksud syar’i tidak dapat diketahui dengan nash itu, maka pentakwilan terhadapnya dan menurut mukallaf untuk mentaatinya tidak sah kecuali sesudah adanya penjelasan.[3]
2.    Mukallaf harus mengetahui sumber taklif. Seseorang harus mengetahui bahwa tuntutan itu dari Allah SWT, sehingga ia melaksanakannya berdasarkan ketaatan dengan tujuan melaksanakan perintah Allah semata. Ketika seseorang itu dinyatakan sempurna akalnya, dan diperkirakan mampu mengetahui syara’ baik dengan cara mempelajari melalui akalnya sendiri atau bertanya kepada para ulama, maka sudah bisa dinyatakan bahwa mengetahui dan menanggung beban syari’at.  Seorang hamba tidak akan dituntut melakukan sesuatu yang ia tidak mungkin melakukannya. Yang menjadi dasar ketentuan ini adala firman Allah yang artinya “ Allah tidak membebani seseorang kecuali semampunya.”[4]
3.    Perbuatan itu harus mungkin untuk dilaksanakan atau ditinggalkan, berkaitan dengan hal ini, terdapat beberapa syarat:
a.       Mengenakan taklif terhadap sesuatu yang mustahil tidak sah. Baik hal itu mustahil karena substansinya atau mustahil karena sesuatu yang lain.
-          Mustahil karena substansi ialah sesuatu yang tidak mungkin terjadi menurut akal.
-          Mustahil karena sesuatu yang lain ialah sesuatu yang bisa terjadi menurut akal manusia, tetapi belum pernah terjadi.
b.      Tidak sah pembebanan (taklif) kepada seseorang, tetapi agar orang lain yang melaksanakan.
Contoh: Seseorang mengerjakan sholat untuk orang lain.
c.       Tidak sah pembebanan dengan masalah-masalah yang bersangkutan dengan sifat-sifat yang tidak ada daya usaha manusia dalam mengadakannya.
Contoh: Muka merah karena malu.
Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa taklif itu harus sesuatu yang dapat diusahakan oleh manusia.

C.  Pengertian Mahkum Alaih ( Subjek hukum)
Dari segi bahasa , mukallaf diartikan sebagai orang yang dibebani hukum, sedangkan istilah ushul fiqh, mukallaf disebut juga mahkum alaih ( subjek hukum). Subjek hukum atau pelaku hukum ialah orang yang telah di anggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya. Semua tindakan hukum yang dilakukan mukallaf akan diminta pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ia akan mendapatkan pahala atau imbalan bila mengerjakan perintah Allah, dan sebaliknya, bila mengerjakan larangan-larangan-Nya akan mendapat siksa atau resiko dosa karena melanggar aturan-Nya di samping tidak memenuhi kewajibannya.[5]

D.  Syarat-syarat Mahkum Alaih
Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa ada dua hal yang harus terpenuhi pada seseorang untuk dapat disebut mukallaf  ( subjek hukum), yaitu:
1.    Orang itu telah mampu memahami atau mengetahui khithab syar’i ( tuntutan syara’) yang terkandung di dalam alqur’an dan sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain. Paham dan tahu itu sangat berkaitan dengan akal, karena itu adalah alat untuk mengetahui dan memahami.  Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang artinya “ Agama itu didasarkan pada akal, tidak ada arti agama bagi orang yang tidak berakal”.
Akan tetapi, telah dimaklumi bahwa akal adalah sesuatu yang abstrak dan sulit diukur dan dipastikan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, maka syara’ menentukan patokan dasar lain sebagai indikasi yang konkret ( jelas) dalam menentukan seseorang telah berakal atau belum. Indikasi konkret itu adalah balighnya seseorang. Penentu bahwa telah baligh itu ditandai dengan keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani bagi pria melalui mimpi yang pertama kali, atau telah sempurna berumur 15 tahun. Pada syarat yang pertama ini adalah baligh dan berakal. Orang yang tidak memenuhi persyaratan ini tidak berlaku padanya tuntutan hukum atau taklif.
2.    Orang tersebut mampu dalam bertindak hukum, dalam ushul fiqh disebut dengan ahliyah atau kepantasan menerima taklif.
 Dengan demikian, seluruh perbuatan orang yang belum atau tidak mampu bertindak hukum, belum atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka anak kecil yang belum baligh, yang dianggap belum mampu bertindak hukum, tidak dikenakan tuntutan syara’
Kepantasan itu ada dua yaitu kepantasan untuk dikenai hukum dan kepantasan untuk menjalankan hukum.
a.            Kecakapan untuk dikenai hukum atau yang disebut ahliyah al wujud yaitu kepantasan seorang manusia untuk menerima hak-hak dan dikenai kewajiban. Para ahli Ushul fiqh membagi ahliyah alwujud menjadi dua tingkatan.
-           Ahliyah al wujud naqish atau kecakapan dikenai hukun secara lemah, yaitu kecakapan seorang manusia untuk menerima hak tetapi tidak menerima kewajiban.
Contoh : bayi dalam kandungan ibunya. Bayi atau janin itu telah berhak menerima hak kebendaan seperti warisan atau wasiat, meskipun ia belum lahir. Bayi dalam kandungan itu tidak dibebani kewajiban apa-apa karena secara jelas ia belum bernama manusia.
-          Ahliyah al wujud kamilah atau kecakapan dikenai hukum secara sempurna, yaitu kecakapan seseorang untuk dikenai kewajiban dan juga untuk menerima hak.
Contoh : anak yang baru lahir, di samping ia berhak menerima warisan ia juga telah dikenai kewajiban zakat fitrah.
b.            Kecakapan untuk menjalankan hukum atau yang disebut Ahliyah al-ada’ yaitu kepantasan seseorang manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum. Hal ini berarti bahwa segala tindakannya, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan telah mempunyai akibat hukum.
Kecakapan berbuat hukum terdiri dari tiga tingkat, setiap tingkat dikaitkan kepada batas umur seseorang manusia.yaitu:
- Adim al-ahliyah atau tidak cakap sama sekali yaitu semenjak lahir sampai mencapai umur tamyis sekitar umur 7 tahun.
- Ahliyah al-ada naqishah atau cakap berbuat hukum secara lemah yaitu manusia yang telah mencapai umur tamyis sekitar 7 tahun sampai batas dewasa.
-  Kecakapan berbuat hukum secara sempurna atau yang disebut Ahliyah al-ada’ kamilah yaitu manusia yang telah mencapai usia dewasa.



E.     Hal-hal yang Menghalangi Taklif ( beban hukum)
Awaridh muktasabah yaitu halangan yang menimpa seseorang dalam menghadapi beban hukum. Adapun yang termasuk dalam halangan sebagai berikut:[6]
1.    Mabuk
Mabuk ialah tertutupnya akal disebabkan oleh meminum atau memakan sesuatu yang mempengaruhi daya akal, baik dalam bentuk cairan atau  bukan.
Mabuk dari segi car penyebabnya di bagi dua yaitu:
a.     Mabuk yang disebabkan oleh usaha yang pelakunya dinyatakan tidak berdosa, seperti mabuk dalam keadaan dalam paksaan, atau mabuk karena tidak tahu pengaruhnya dari makanan atau minuman tersebut. Mabuk jenis ini menurut hukum tidak di tuntut bila ia melakukan pelanggaran sejauh menyangkut hak Allah ia di beri udzur atas mabuknya itu, baik dalam bentuk tindakannya maupun dalam bentuk ucapannya. Keadaan mabuk bentuk ini sama dengan keadaan orang tidur atau pingsan.
b.    Mabuk yang disebabkan oleh usaha yang terlarang, seperti sengaja meminum minuman keras yang ia tahu minuman itu memabukkan dan tahu pula perbuatan itu terlarang. Ada perbedaan pendapat ulam terhadap hukum yang ditetapkan yaitu:
-        Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa mabuk dalam bentuk ini dituntut atas segala bentuk tindakannya secara sempurna. Artinya, mabuknya tidak menggugurkan sama sekali dari beban hukum.
-        Menurut Ahmad dan Imam Syafi’i serta Imam Malik dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa orang mabuk yang tidak menyadari apa yang diucapkannya tidak shah akadnya.
2.    Safih ( Bodoh)
Safih atau bodoh ialah kelemahan yang terdapat pada seseorang yang menyebabkan ia berbuat dalam hartanya menyalahi apa yang dikehendaki oleh akal yang sehat.  Apabila ia mengerjakan suatu kejahatan, ia dikenai oleh sanksi hukum  sebagaimana yang berlaku terhadap orang yang tidak safih. Menurut Jumhur ulama  bahwa wajib hukumnya mengadakan pengampunan terhadap orang safih. Namun menurut Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak boleh melakukan perlindungan terhadap orang safih.



3.    Jahil ( ketidaktahuan tentang adanya hukum)
Sifat mengetahui atau paham tentang hukum dapat dibagi ke dalam dua bentuk:
a.     Pengetahuan bersifat umum  seperti mengetahui kewajiban shalat lima waktu, puasa di bulan ramadhan, ibadah haji dan zakat.
b.    Pengetahuan secara khusus yaitu yang menyangkut furu’ ibadat atau pengetahuan  yang tidak mungkin dicapai kecuali oleh orang-orang yang secara khusus mempelajarinya atau ulama.
4.    Tersalah ( Khatha)
Adalah menyengaja melakukan suatu  perbuatan pada tempat yang dituju oleh suatu kejahatan. Misalnya seseorang berkumur-kumur dalam keadaan sedang berpuasa. Kemudian tanpa sengaja air masuk kedalam perutnya.
5.    Terpaksa ( Ikrah)
Yang dimaksud dengan paksaan atau keadaan terpaksa ialah “ menghendaki seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan keinginannya”. Dengan kata lain “ menghendaki orang lain berbuat yang terlarang dengan cara menakut-nakuti atau mengancam”.
Dari segi bentuk keterpaksaan, ulama Hanafiyah membagi paksaan itu kepada uda bentuk yaitu:
a.     Ikrah Mulji, yaitu keterpaksaan yang tidak memungkinkan bagi orang yang dipaksa melepaskan dirinya dari ancaman si pemaksa. Alat pemaksanya ialah sesuatu yang menyebabkan kematian atau merusak anggota badan.
b.    Ikrah ghairuh mulji, yaitu paksaan yang masih mungkin pihak yang dipaksa untuk menghindarkan diri dari melakukan perbuatan yang di paksakan. Misal dalam bentuk pukulan atau tidak membawa pada kematian.
6.    Dalam perjalanan
Yang dimaksud dalam perjalanan ini adalah keadaan tertentu dalam perjalanan yang menyulitkan seseorang untuk melakukan kewajiban agama. Dalam hukum syara’ memberikan kemudahan kepada seseorang dalam perjalanan itu. Seperti tidak puasa dalam bulan Ramadhan dengan menggantinya pada waktu lain.
7.    Dalam keadaan sakit
Pengertian sakit atau dalam keadaan sakit disini ialah penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk melaksanakan kewajiban hukum. Umpamanya dalam keadaan haid atau nifas yang keduanya termasuk dalam keadaan sakit, tidak menggugurkan kewajiban hukum karena dalam keadaan ini ia tetap cakap berbuat hukum. Karena  suci dari haid dan nifas merupakan syarat sahnya shalat dan puasa.
8.    Kematian
Kematian menggugurkan kewajiban hukum taklifi yaag bersifat badani dan keduniaan, seperti shalat, puasa, haji, dan lainnya. Namun kelalaian melakukan kewajiban menjelang kematiannya tetap menjadi dosa yang terbawa dalam kematiannya.



[1] .Al-Badarsi: II: 148
[2] . Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh, Jilid I, Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hal, 350

[3] . [3] . . Prof.Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang : Dina Utama, 1994) hlm. 189
[4] . Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh, Jilid I, Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hal, 151

[5] .  Rachmat. Syafe’i. Ilmu Usgul Fiqh. Bandung: Pustaka Setia. 2010. Cet ke IV, hlm, 334
[6] . . Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh, Jilid I, Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hal, 371

“PERAN KOPERASI dan UMKM dalam PEREKONOMIAN”

BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia. Sebagai gambaran, kendati sumbangannya dalam output nasional hanya 56,7 persen dan dalam ekspor nonmigas hanya 15 persen, namun UKM memberi kontribusi sekitar 99 persen dalam jumlah badan usaha di Indonesia serta mempunyai andil 99,6 persen dalam penyerapan tenaga kerja. Namun, dalam kenyataannya selama ini UKM kurang mendapatkan perhatian. Dapat dikatakan bahwa kesadaran akan pentingnya UKM dapat dikatakan barulah muncul belakangan ini saja.
Usaha Kecil Menengah atau lazim kita kenal sebagai UKM mempunyai banyak peranan penting dalam perekonomian. Salah satu peranannya yang paling krusial dalam pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakternya yang fleksibel dan cakap membuat UKM dapat direkayasa untuk mengganti lingkungan bisnis yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan besar. Dalam banyak kasus, dari sejumlah UKM yang baru pertama kali memasuki pasar, di antaranya dapat menjadi besar karena kesuksesannya dalam beroperasi.
Sejak krisis moneter yang diawali tahun 1997, hampir 80% usaha besar mengalami kebangkrutan dan melakukan PHK massal terhadap karyawannya. Berbeda dengan UKM yang tetap bertahan di dalam krisis dengan segala keterbatasannya. UKM dianggap sektor usaha yang tahan banting. Selain itu sebagai sektor usaha yang dijalankan dalam tataran bawah, UKM berperan besar dalam mengurangi angka pengangguran, bahkan fenomena PHK menjadikan para pekerja yang menjadi korban dipaksa untuk berfikir lebih jauh dan banyak yang beralih melirik sektor UKM ini. Produk-produk UKM, setidaknya memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional, karena tidak sedikit produk-produk UKM itu yang mampu menembus pasar internasional. Sekarang ini lembaga-lembaga donor internasional semuanya mendukung perkembangan UKM. Ada yang melihatnya sebagai wahana untuk menciptakan kesempatan kerja (ILO), ada yang melihatnya sebagai penjabaran komitmen  mereka (IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia) untuk memerangi kemiskinan di negara-negara berkembang. Di Asia, perkembangan sektor UKM ini juga dilihat sebagai salah suatu jalan keluar dari krisis ekonomi. Para donor multilateral dan bilateral (antara lain Jepang) semuanya akan menyediakan dana dan bantuan teknis untuk pengembangan sektor ini.

B.     Rumusan Masalah
1.      Apa peran koperasi bagi UMKM itu sendiri?
2.      Apa peran koperasi dalam perekonomian?
3.      Apa peran UMKM bagi perekonomian?
4.      Bagaimana peranan koperasi di Negara yang sedang berkembang?
C.    Tujuan Makalah
Makalah ini bertujuan untuk mengetahui peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian serta bagi Negara yang sedang berkembang.



BAB II
PEMBAHASAN

A.    Peran Koperasi bagi UMKM
Dalam memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yang mengakibatkan meningkatnya setiap tahun kegiatan UMKM di kalangan masyarakat, Banyak sekali masyarakat yang memiliki kreatifitas yang tidak terbatas untuk membuat suatu karya yang dapat menghasilkan materi namun biasanya para usahawan kecil itu memiliki keterbatasaan dalam penyedian dana sebagai modal. Modal merupakan salah satu unsur utama dalam menyelenggarakan kegiatan usahawan, dengan adanya modal yang cukup banyak atau besar, para usahawan dapat mengembangkan usahanya lebih besar lagi.
Peran koperasi dalam penyelenggaraan UMKM adalah sebagai penyedia modal dalam kegiatan UMKM. Sejauh ini koperasi masih banyak diminati meskipun dengan marak munculnya lembaga keuangan mikro seperti ventura, BPR dsb. Sebagaimana masyarakat tahu lembaga-lembaga tersebut menyediakan layanan jasa yang sangat mudah untuk digunakan dan diakses dalam jangka waktu pemrosesan yang singkat dan mudah. Oleh sebab itu peran koperasi sebagaimana kita tahu, sumber dana koperasi bersumber dari kegiatan transaksi yang dilakukan oleh anggotanya dan segala kegiatan yang dilakukan oleh koperasi itu sendiri, salah satu contohnya dari kegiatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dari kentungan dalam menyediakan dana untuk UMKM inilah koperasi masih dapat bertahan dalam menjalankan semua kegiatanya.

B.     Peran Koperasi dalam Perekonomian
Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok Perekonomian, koperasi diartikan sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak social, beranggotakan orang-orang atau badan hokum. Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan kegotong-royongan. Tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.
Agar tujuan Koperasi (kesejahteraan anggota dan masyarakat) dapat tercapai, maka koperasi memegang peranan yang sangat vital dan strategis dalam perekonomian Indonesia.Hal ini disebabkan, koperasi merupakan sektor usaha yang memiliki jumlah terbesar dengan daya serap angkatan kerja yang signifikan.
 Seperti pada Usaha kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) merupakan kelompok usaha ekonomi yang penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan, usaha kecil menengah dan koperasi merupakan sektor usaha yang memiliki jumlah terbesar dengan daya serap angkatan kerja yang signifikan. Oleh karena itu kesenjangan pendapatan yang cukup besar masih terjadi antara pengusaha besar dengan usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK), pengembangan daya saing UKMK, secara langsung merupakan upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, sekaligus mempersempit kesenjangan ekonomi.
Dalam peranan koperasi untuk memberikan kesejahteraan misalnya kontribusinya dalam menciptakan lapangan kerja. Hal ini tentu saja bisa makin meringankan beban pemerintah maupun swasta dalam menangani tenaga kerja yang jumlahnya makin meningkat dari tahun ke tahun. Koperasi disini juga dimaksudkan untuk menampung kegiatan perekonomian pada tingkat lapisan bawah yang masih merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Untuk melancarkan kegiatan-kegiatan koperasi tersebut.

C.    Peran UMKM dalam Perekonomian
Dari perspektif dunia,  diakui bahwa UMKM memainkan suatu peran yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang ( NSB) , tetapi juga di negara-negara maju (NM). Menurut Aharoni ( 1994), UMKM di negara maju mencapai 99 persen dari jumlah unit usaha dari semua kategori.
Di NSB seperti Asia, Afrika dan Amerika Latin, UMKM sangat penting khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi pedesaan. [1]
Didalam literatur diakui secara luas bahwa di NSB , UMKM sangat penting karena:
1.      Jumlah perusahaan sangat banyak, terutama dari kategori usaha mikro dan usaha kecil dibanding dengan usaha besar. Usaha mikro dan usaha kecil banyak tersebar diseluruh pelosok pedesaan termasuk wilayah-wilayah yang relatif terisolasi. Dalam kata lain, kemajuan pembangunan ekonomi pedesaan sangat ditentukan oleh kemajuan pembangunan UMKMnya.
2.      Karena sangat padat karya, berarti mempunyai suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, pertumbuhan UMKM dapat dimaksudkan sebagai suatu elemen  penting dari kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin.
3.      Tidak hanya mayoritas dari UMKM , terutama usaha mikro di NSB berlokasi di pedesaan, kegiatan-kegiatan produksi dari kelompok usaha ini umumnya adalah pertanian. Oleh karena itu upaya pemerintah mendukung UMKM sekaligus secara tak langsung mendukung perkembangan dan pertumbuhan produksi di sektor pertanian.
4.      UMKM memakai teknologi- teknologi yang lebih “ cocok” ( jika dibandingkan dengan teknologi-teknologi canggih yang umum dipakai diperusahaan-perusahaan modern) terhadap proporsi-proporsi dari faktor-faktor produksi dan kondisi lokal yang ada di negara sedang berkembang, yakni SDA dan tenaga kerja berpendidikan rendah yang berlimpah, tetapi modal serta modal SDM atau tenaga kerja berpendidikan tinggi sangat terbatas.
5.      Banyak UMKM bisa tumbuh pesat, bahkan banyak UMKM bertahan pada saat ekonomi Indonesia dilanda krisis besar pada tahun 1997/1998. Oleh sebab itu kelompok usaha ini dianggap sebagai perusahaan-perusahaan yang memiliki fungsi sebagai basis bagi perkembangan usaha lebih besar.
6.      Walaupun pada umumnya masyarakat perdesaan miskin, tapi banyak buktinya pengusaha –pengusaha UMKM membiayai sebagian besar dari operasi-operasi bisnis mereka dengan tabungan pribadi, ditambah dengan bantuan atau pinjaman dari saudara/ kerabat atau dari pemberi-pemberi kredit informal, pedagang atau pengumpul.
7.      Pasar utama bagi UMKM adalah untuk barang-barang konsumsi sederhana dengan harga relatif murah, seperti pakaian jadi dengan desain sederhana, mebel dari kayu, bambu dan rotan, dll. Barang-barang ini memenuhi kebutuhan sehari-hari dari masyarakat miskin atau berpendapatan rendah.


D.    Peran Koperasi di Negara yang sedang berkembang
Alasan kenapa koperasi sangat berperan dalam perekonomian dinegara yang sedang berkembang karena:[2]
1.      Organisasi koperasi relatif terbuka dan demokrasi, mempunyai perusahaan yang dimiliki bersama dan dapat mewujudkan keuntungan-keuntungan yang bersifat sosialis / ekonomis dari kerja sama bagi kemanfaatan para anggotanya. Organisasi koperasi dapat menciptakan dampak-dampak ekonomis, sosial, dan politik terhadap lingkungan bagi kepentingan para anggota.
2.      Melalui pembentukan perusahaan yang dimiliki secara bersama , para anggota memperoleh peningkatan pelayanan dengan pengadaan secara langsung baran dan jasa yang dibutuhkan.
3.      Struktur dasar dari tipe organisasi koperasi yang bersifat sosial ekonomis cukup fleksibel untuk diterapkan pada berbagai kondisi sosial ekonomis tertentu. Sesuai kebutuhan para anggota yang melakukan kegiatan usahanya diberbagai sektor ekonomi, cabang usaha dan daerah pada tingkat pembangunan.
4.      Para anggota yang termasuk golongan penduduk yang sosial ekonominya “ lemah” dapat memanfaatkan sarana swadaya yang terdapat pada organisasi koperasi untuk memperbaiki situasi ekonomi/ sosialnya, dan untuk mengintegrasikan  dirinya dalam proses pembangunan sosial ekonomi.


BAB III
PENUTUP

Kesimpulan
Peran koperasi dalam penyelenggaraan UMKM adalah sebagai penyedia modal dalam kegiatan UMKM. Modal merupakan salah satu unsur utama dalam menyelenggarakan kegiatan usahawan, dengan adanya modal yang cukup banyak atau besar, para usahawan dapat mengembangkan usahanya lebih besar lagi.
Koperasi memegang peranan yang sangat vital dan strategis dalam perekonomian Indonesia.Hal ini disebabkan, koperasi merupakan sektor usaha yang memiliki jumlah terbesar dengan daya serap angkatan kerja yang signifikan.
Usaha Kecil Menengah atau lazim kita kenal sebagai UKM mempunyai banyak peranan penting dalam perekonomian. Salah satu peranannya yang paling krusial dalam pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakternya yang fleksibel dan cakap membuat UKM dapat direkayasa untuk mengganti lingkungan bisnis yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan besar. Dalam banyak kasus, dari sejumlah UKM yang baru pertama kali memasuki pasar, di antaranya dapat menjadi besar karena kesuksesannya dalam beroperasi.









[1] . Tulus T.H. Tambunan. UMKM di Indonesia. 2009. Hal 1
[2] . Dr. Tiktik Sartika Partomo dan Drs. Abd. Rachman Soejoedono. Ekonomi Skala Kecil/ Menengah dan Koperasi. 2002. Hal 106